- info@kadininstitute.ac.id
- Jl. Bukit Darmo Raya No. 1 Graha Famili, Surabaya 60226
Ketahanan Ekonomi di Tengah Risiko Bencana: Pentingnya Business Continuity bagi Dunia Usaha.
Ketahanan Ekonomi di Tengah Risiko Bencana: Pentingnya Business Continuity bagi Dunia Usaha.
Gangguan akibat bencana mulai perlu dihitung sebagai risiko ekonomi, bukan semata persoalan kedaruratan. Kadin Indonesia Institute menilai pemerintah dan dunia usaha perlu memiliki sistem untuk menjaga mobilitas pekerja, distribusi barang, logistik, energi, hingga aktivitas usaha tetap berjalan ketika terjadi gangguan.
Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan rangkaian bencana, termasuk erupsi Anak Krakatau yang dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap hampir 3.000 penerbangan dan sekitar 341.000 penumpang, menunjukkan bahwa dampak ekonomi dapat meluas jauh dari wilayah terdampak.
Sejumlah bandara telah kembali beroperasi, meski aktivitas vulkanik masih dipantau. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah daerah, sementara periode Agustus–September diperkirakan menjadi puncak risiko kebakaran tahun ini.
“Ketangguhan terhadap bencana kini menjadi isu daya saing ekonomi. Bagi dunia usaha, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat bencana dapat ditangani, tetapi seberapa cepat pekerja dapat kembali bekerja, barang kembali bergerak, dan kegiatan usaha tetap berjalan ketika sebagian jaringan ekonomi terganggu,” ujar Fakhrul.
Menurutnya, ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup hanya mengukur kecepatan penanganan kondisi darurat, tetapi juga perlu melihat waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan mobilitas pekerja, distribusi barang, logistik, energi, dan kegiatan usaha.
Karena itu, Kadin Indonesia Institute mendorong penyusunan National Business Continuity Framework yang menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, dan dunia usaha.
Kerangka tersebut dapat digunakan untuk memetakan simpul ekonomi kritis (critical economic nodes), seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat data, dan jalur logistik. Setiap simpul, menurut Fakhrul, perlu memiliki kapasitas dan jalur alternatif ketika operasi utama terganggu.
“Kita perlu bergerak dari sekadar disaster response menuju economic continuity. Setelah sebuah bandara ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penumpang dan kargo dialihkan. Kalau jalur logistik terganggu, kita harus sudah mengetahui alternative route dan kapasitas yang tersedia. Business continuity tidak seharusnya baru dirancang setelah shock terjadi,” katanya.
Mitigasi Perlu Dihitung dari Kerugian yang Dicegah
Fakhrul mengatakan keterlibatan dunia usaha juga perlu diperkuat dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Pemerintah pada 7 September 2026 telah memperkuat koordinasi penanganan karhutla dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) di tengah musim kemarau yang lebih kering dari normal.
Menurutnya, pola koordinasi tersebut dapat diperluas menjadi protokol kesiapsiagaan sektor swasta untuk menghadapi berbagai jenis bencana. Kadin Indonesia Institute juga menilai kapasitas mitigasi perlu diukur dari nilai ekonomi yang dapat diselamatkan. Evaluasi anggaran mitigasi, menurut Fakhrul, tidak cukup hanya berdasarkan besaran dana yang terserap ketika bencana terjadi.
Sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, peralatan pemadam, water bombing, jalur evakuasi, kapasitas kesehatan, komunikasi darurat, dan infrastruktur alternatif memiliki nilai ekonomi karena dapat mengurangi potensi kerugian akibat terhentinya aktivitas.
“Kita sangat pandai menghitung cost of capacity, tetapi kita juga harus makin pandai menghitung cost of disruption. Kapasitas yang terlihat menganggur pada hari normal dapat berubah menjadi economic buffer yang sangat berharga ketika terjadi bencana,” ujar Fakhrul. Karena itu, perencanaan anggaran mitigasi dinilai perlu makin bersifat multiyears dan berbasis risiko, bukan sekadar reaktif mengikuti kejadian bencana. Daerah dan sektor dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi sekaligus memiliki paparan bencana besar, menurutnya, membutuhkan minimum preparedness capacity yang dapat dipertahankan meski tidak terjadi bencana. Hal tersebut menjadi makin relevan setelah pemerintah menekankan perlunya peningkatan pendanaan mitigasi menyusul rangkaian bencana terbaru.
Dari sisi dunia usaha, Fakhrul mengatakan risiko gangguan juga perlu diperhitungkan dalam keputusan investasi. Konsentrasi logistik, persediaan yang terlalu tipis, ketergantungan pada satu pemasok, atau satu jalur transportasi memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus memperbesar biaya ketika terjadi gangguan. Karena itu, pendekatan just-in-time perlu dilengkapi dengan just-in-case melalui inventory buffer, pemasok alternatif, jalur logistik alternatif, backup power, dan business continuity plan. “Kita tidak perlu memilih antara efisiensi dan ketahanan. Indonesia membutuhkan keduanya.
Infrastruktur harus efisien pada hari normal, tetapi sistem ekonomi juga harus mempunyai buffer yang cukup untuk tetap bekerja pada hari ketika keadaan tidak normal,” katanya. Menurut Fakhrul, kemampuan mempertahankan dan memulihkan aktivitas ekonomi setelah bencana juga makin relevan terhadap daya tarik investasi. Investor, kata dia, tidak hanya mempertimbangkan biaya tenaga kerja, pajak, dan infrastruktur, tetapi juga reliability, termasuk ketersediaan listrik, pemulihan supply chain, perlindungan pekerja, dan kemampuan usaha kembali beroperasi setelah terjadi gangguan.
“Investor tidak hanya melihat biaya tenaga kerja, pajak dan infrastruktur. Mereka juga melihat reliability, apakah listrik tetap tersedia, supply chain dapat dipulihkan, pekerja terlindungi dan kegiatan usaha dapat kembali berjalan setelah terjadi shock. Dalam dunia yang makin penuh ketidakpastian, resilience itself is becoming part of competitiveness,” ujarnya.
Kadin Indonesia Institute menilai momentum erupsi Anak Krakatau dan karhutla dapat digunakan untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam menyusun National Business Continuity Framework. Kerangka tersebut mencakup pemetaan infrastruktur kritis, alternative capacity, protokol respons, kebutuhan anggaran, serta target waktu pemulihan aktivitas ekonomi. “Tujuan akhirnya sederhana. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruh bencana, tetapi kita dapat mengurangi seberapa besar sebuah bencana menghentikan perekonomian. Itulah nilai ekonomi dari resilience,” tutur Fakhrul.
